• Jutaan Penduduk Terpapar Asap Karhutla, WALHI Kritik Pidato Ketahanan Presiden di India
• Soroti Konflik Papua, Lulusan Terbaik UIN Jakarta Bacakan Manifesto Kemanusiaan
• Bawa Status Anggota Penuh BRICS, Presiden Prabowo Kembali ke Tanah Air
• LRT Rute Kelapa Gading-Manggarai Resmi Uji Coba untuk Publik
• IICF 2026 Sukses Digelar, Ribuan Peserta Asing Menari Betawi

Dok. Humas PT JIEP

nusakini.com, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) resmi mengesahkan Rencana Bisnis Perseroda periode 2026-2030 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (16/9/2026). Pengesahan yang berlangsung di Kantor Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta ini menjadi langkah strategis perusahaan dalam menghadapi dinamika industri kawasan.

Selain menetapkan peta jalan bisnis jangka menengah, para pemegang saham juga memberikan mandat kepada perseroan untuk mengembangkan Kawasan Kesehatan Terpadu (KKT). Direktur Utama PT JIEP, Dharma Satriadi, menyatakan bahwa mandat tersebut merupakan babak baru bagi perluasan portofolio usaha pihaknya.

Pengembangan fasilitas kesehatan terpadu ini sejalan dengan target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghadirkan layanan medis bertaraf internasional. “Melalui Rencana Bisnis Perseroda 2026-2030, kami menyiapkan langkah-langkah yang lebih terarah dalam menghadapi peluang sekaligus tantangan yang akan dihadapi perusahaan,” ujar Dharma menanggapi hasil rapat pada Rabu (16/9/2026).

Perusahaan pengelola kawasan ini juga akan melakukan tata ulang tata ruang atau rezoning yang berfokus pada integrasi moda transportasi. Rencana tersebut mencakup pengembangan Transit Oriented Development (TOD) di Pulogadung yang akan disambungkan dengan jalur LRT, MRT, serta konsep pelabuhan darat (dry port).

Seluruh pembaruan dan proyek strategis perseroan ini dipastikan akan mematuhi asas tata kelola perusahaan yang baik dan transparan. “Penugasan ini merupakan bentuk komitmen PT JIEP untuk turut mendukung program sosial kemasyarakatan bagi seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Dharma menjelaskan tujuan kontribusi sosial mereka.

Rapat penetapan kebijakan penting ini dipimpin secara langsung oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati. Sejumlah pemangku kepentingan lain seperti Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Ngurah Wirawan dan Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat juga turut hadir memantau kesepakatan tersebut. (*)